Polling

Bagaimanakah kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Profil / Rencana Strategis

Rencana Strategis

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang
bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan
masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menyebutkan bahwa
Perencanaan
Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan
perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah
Negara Republik
Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan
pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi
dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan
dengan skala
yang lebih spesifik.



Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antardaerah,
antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara
pusat dan daerah.
Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa
jenjang di antaranya rencana pembangunan
jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah,
dan rencana strategis perangkat daerah. Oleh karena
itu,
untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan
dari tingkat pusat
hingga
daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang untuk jagka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun
dan rencana strategis 5 tahunan untuk perangkat daerah. Undang-Undang No 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap PD untuk
menyusun renstra yang berfungsi untuk pedoman perencanaan tahunan yang sifatnya
lebih operasional.



Sebagai sebuah dokumen resmi,
renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis perencanaan lima tahunan dan
Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah. Renstra digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahunan.
 



Dokumen Renstra merupakan
suatu proses pemikiran isu-isu yang berkembang dalam program dan kegiatan PD. Kualitas
dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas strategi  yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra
sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyikapi isu isu strategis.



Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra terdiri dari tiga tahapan utama
yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap
penetapan. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim, orientasi mengenai RPJMD
dan Renstra, penyusunan isu, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan
rancangan Renstra PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen RPJMD yang definitif.



Dalam prosesnya, penyusunan
rancangan Renstra PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renstra PD dapat
dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RPJMD,
dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting
PD, evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPJP  PD. Tahap penetapan rancangan akhir Renstra
PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala OPD,