Polling

Bagaimanakah kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Profil / Rencana Strategis

Rencana Strategis

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. 


Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana strategis perangkat daerah. Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jagka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana strategis 5 tahunan untuk perangkat daerah. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap PD untuk menyusun renstra yang berfungsi untuk pedoman perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 


Sebagai sebuah dokumen resmi, renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis perencanaan lima tahunan dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renstra digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahunan.  


Dokumen Renstra merupakan suatu proses pemikiran isu-isu yang berkembang dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas strategi  yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyikapi isu isu strategis. 


Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim, orientasi mengenai RPJMD dan Renstra, penyusunan isu, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renstra PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RPJMD yang definitif. 


Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renstra PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renstra PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPJP  PD. Tahap penetapan rancangan akhir Renstra PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala OPD,